suarafakta.com – Berita mengenai pengungkapan jaringan mafia IMEI ilegal oleh Bareskrim Polri baru-baru ini menjadi viral. Akhir pekan lalu, Bareskrim berhasil menetapkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Bea Cukai sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Selain itu, sekitar 191 ribu ponsel, mayoritas berasal dari pabrikan iPhone, yang menggunakan IMEI bodong tersebut, kini menghadapi ancaman untuk dimatikan atau shutdown.
Dalam konferensi pers yang diadakan akhir pekan lalu, Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada, mengungkapkan bahwa selain kedua tersangka ASN, pihaknya juga berhasil menangkap empat tersangka lain dari sektor swasta yang berperan sebagai pemasok alat komunikasi elektronik ilegal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Inisial F dari Kemenperin dan inisial A, oknum ASN dari Dirjen Bea Cukai telah kita amankan. Sedangkan inisial P, D, E, dan P semuanya dari kalangan swasta,” ungkap Wahyu beberapa waktu yang lalu.
Wahyu juga menyampaikan apresiasinya atas sikap kolaboratif Kemenperin dalam penanganan kasus ini. Menurutnya, sejak awal, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemenperin, dan proses ini merupakan contoh join investigation yang telah dilakukan dengan baik.
Menurut Wahyu, kasus ini berawal dari adanya Laporan Polisi dengan nomor registrasi LP/B/0099/II/2023/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 14 Februari 2023. Para tersangka diduga melakukan tindak pidana dengan cara mendaftarkan IMEI secara ilegal pada aplikasi Centralized Equipment Identity Register (CEIR).
Dia menjelaskan bahwa keenam tersangka tersebut melakukan aksi pendaftaran IMEI secara ilegal pada periode tanggal 10 hingga 20 Oktober 2022. Selama periode tersebut, terdapat sekitar 191.995 ponsel yang didaftarkan secara ilegal.
“Para pelaku menggunakan modus operandi dengan tidak mengikuti proses permohonan IMEI hingga mendapatkan persetujuan dari Kemenkominfo, atau dengan cara memasukkan data IMEI secara langsung tanpa hak ke dalam aplikasi CEIR,” jelas Wahyu.
Dalam penyelidikan kasus ini, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri telah memeriksa total 15 saksi dan empat saksi ahli. Akibat aksi ilegal ini, diperkirakan negara mengalami potensi kerugian sebesar Rp353 miliar akibat tidak adanya pemasukan dari pendaftaran IMEI.
Para pelaku akan dijerat dengan Pasal 46 ayat 1, Pasal 30 ayat 1, Pasal 48 ayat 1 juncto Pasal 32 ayat 1, Pasal 51 ayat 1 juncto Pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
IMEI sendiri merupakan singkatan dari International Mobile Equipment Identity. Setiap perangkat ponsel, baik yang menggunakan sistem operasi Android maupun iOS, memiliki nomor IMEI yang berfungsi untuk mengidentifikasi secara unik alat dan perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.
Mengingat kejadian ini, penting bagi pengguna untuk memastikan bahwa ponsel yang dimiliki terdaftar secara resmi dan tidak menggunakan IMEI ilegal. Beberapa cara untuk melakukan pengecekan IMEI, terutama untuk iPhone, adalah melalui pengaturan perangkat, tempat kartu SIM, panggilan khusus, atau melalui situs resmi Kementerian Perindustrian.
Semoga informasi mengenai kasus mafia IMEI ilegal ini bermanfaat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya menggunakan perangkat telekomunikasi yang terdaftar secara resmi.
Untuk mendapatkan informasi terbaru dan berita fakta harian terkini silahkan ikuti kami di Google News
